pemimpin transforming

jika aku bertanya, apa yang muncul di kepalamu tentang kesan pemimpin negeri kita sekarang? atau silahkan jika ingin menambahkan daftar nama pemimpin-pemimpin sebelumnya. jika bisa kutebak, pasti di antara kita memiliki kesan yang sama. tentang sosok pemimpin yang kurang tegas, penakut, bimbang, lebay, atau ganteng mungkin, yang terakhir itu relatif, tapi bukan itu yang aku maksud. atau mungkin ada yang berpikir dia telah melakukan perubahan yang signifikan atau bagaimana, silahkan ungkapkan. tapi di ruangan ini aku akan lebih banyak berbagi bahwa kita tidak membutuhkan pemimpin yang kurang tegas dan lain sebagainya. tapi tentang pemimpin yang transforming, bukan transaksional. 

suatu waktu secara berulang-ulang, aku dan sejumlah teman membincangkan sejumlah isu di negeri ini. aku pikir dengan era mediatisasi dengan mudahnya bersosial media, tidak hanya aku, hampir setiap orang melakukan hal yang sama. berdiskusi dan berbagi. ketika kau tak mampu mendiskusikannya di ruang nyata yang sudah terlalu padat dan tidak terlalu praktis, maka ruang maya adalah alternatif yang tepat. facebook, twitter, blog, atau media apapun yang mampu kau jangkau. termasuk akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012, dinding facebook-ku dan sejumlah dinding facebook teman masih terus dipenuhi dengan perbincangan tentang sejumlah persoalan sensitif negeri ini. dan aku pikir ini sudah semacam tugas utama kita sebagai warga negara di negara yang tengah merangkak pada sistem demokrasi yang bermutu.

perbincangan kami biasanya berujung pada, “lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan?”. kami perlahan berpikir tentang solusi, berpikir tentang tindakan apa yang bisa dilakukan. bagiku, yang juga menjadi pikiran sejumlah orang, negeri ini butuh pemimpin-pemimpin yang berani melakukan perubahan. okay, itu sudah pasti, setiap rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang demikian. namun apa dan bagaimana sosok pemimpin ini, mari kita diskusikan di ruangan ini.

pemimpin yang mengubah

aku mungkin tergolong telat dalam memahami ini, tapi mari kita saling berbagi tentang teori Kepemimpinan, salah satu teori yang menekankan suatu perubahan dan yang paling komprehensif berkaitan dengan kepemimpinan adalah teori kepemimpinan transformasional dan transaksional (Bass, 1990). gagasan awal mengenai gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional ini dikembangkan oleh James MacFregor Gurns yang menerapkannya dalam konteks politik. gagasan ini selanjutnya disempurnakan serta diperkenalkan ke dalam konteks organisasional oleh Bernard Bass (Berry dan Houston, 1993). Burns (1997) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional dapat dipilah secara tegas dan keduanya merupakan gaya kepemimpinan yang saling bertentangan. 

Prof. R. William Liddle

menyebut nama Burns, aku jadi ingin mengaitkannya dengan R.William Liddle atau biasa disapa Bill, guru besar Emeritus, Departemen Ilmu Politik, Ohio State University Amerika baru-baru ini dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Marx atau Machiavelli” dalam Nurcholis Madjid Memorial Lecture V, pada Kamis (08 Desember 2011). Bill juga yang mengenalkanku bahwa kita membutuhkan pemimpin transforming dari pada transaksional. jika ingin sempurna, sebenarnya begitu banyak teori tentang kepemimpinan transforming dan transaksional. seperti dalam pidatonya Bill.

mengungkapkan tentang tantangan terbesar terhadap demokrasi bermutu pada masyarakat modern terdiri atas pembagian sumber daya politik yang tidak merata. setidaknya kalau demokrasi dimaknai sebagai kesetaraan politik antara semua warganegara, definisi Robert Dahl, salah satu pencipta tersohor teori demokrasi abad ke-20. sayangnya, menurut Bill, cita-cita itu sulit diwujudkan di ekonomi-ekonomi kapitalis pasar, baik yang maju seperti Amerika maupun yang sedang berkembang seperti Indonesia. masalahnya: secara ironis, kapitalisme pasar sekaligus merupakan dasar ekonomi mutlak buat negara demokratis modern sambil menggerogoti terus dasar politik negara tersebut.

serangan paling terkenal terhadap kapitalisme selama ini diluncurkan pada pertengahan abad ke-19 oleh teoretisi sosial Karl Marx yang mengutamakan perbenturan kelas selaku kekuatan dinamis dalam sejarah. namun, Marx dan pengikutnya sampai abad ke-21 tidak banyak membantu kita memahami apa yang harus kita buat untuk memperbaiki demokrasi. di Indonesia Bill memberi contoh tulisan-tulisan Richard Robison dan Vedi Hadiz. selain yakin berlebihan terhadap peran perbenturan kelas, mereka menyepelekan mandirinya lembaga-lembaga demokrasi yang dijuluki demokrasi borjuis, demokrasi yang hanya melayani kepentingan kelas kapitalis.

 

Niccolo Machiavelli, filsuf politik Italia abad ke-16, menurutnya lebih tepat selaku pemandu global abad ke-21 ketimbang Marx. pendekatan Machiavelli terfokus pada peran individu sebagai aktor mandiri yang memiliki, menciptakan, dan memanfaatkan sumber daya politik. ia menawarkan kerangka berharga, terdiri atas konsep-konsep virtu dan fortuna, yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan teori tindakan baru pada zaman kita. virtu, ketrampilan, berarti luas semua sumber daya yang berguna bagi aktor politik untuk mencapai tujuannya. kita juga diingatkan Machiavelli bahwa ada tensi, mungkin tak terhindarkan sepanjang masa, antara moralitas pribadi dan moralitas politik. 

teori tindakan Machiavelli diterapkan secara persuasif oleh sejumlah ilmuwan politik di Amerika pada paruh kedua abad ke-20 dan dasawarsa pertama abad ke-21. Richard Neustadt mengamati dari dekat tiga presiden Amerika: Franklin Roosevelt, Harry Truman, dan Dwight Eisenhower. Bagi Neustadt, sumber daya politik terpenting seorang presiden yang mau berprestasi adalah the power to persuade, kekuatan untuk meyakinkan orang lain tentang kebijakan-kebijakannya. Neustadt menawarkan lima ukuran keberhasilan presidensial: keterlibatan pribadi sepenuh hati; pernyataan posisi yang tidak samar-samar; pesan yang disiarkan seluas-luasnya; persiapan pelaksanaan yang matang; serta pengakuan keabsahan presiden oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat atau berkepentingan. 

 

James MacGregor Burns, intelektual dan aktivis kiri ternama, menulis tatkala Amerika sedang bergejolak akibat protes gerakan hak sipil minoritas Amerika-Afrika dan perlawanan luas terhadap perang Amerika di Vietnam. Dalam bukunya yang terbaik, Leadership, ia menciptakan konsep-konsep followership, kepengikutan, dan transforming leadership, kepemimpinan yang mengubah masyarakat secara mendasar. perubahan yang mendasar bergantung pada pengejaran moralitas tinggi antara pemimpin dan pengikut secara intensif, bersama dan terus menerus. Burns bersitegas bahwa kepemimpinan tak terpisahkan dari moralitas, lalu memuji Mao Zedong selaku transforming leader. buku James MacGregor Burns yang paling berpengaruh, Leadership, diterbitkan hampir dua dasawarsa setelah buku Neustadt. zaman sudah berubah drastis, khususnya di Amerika, tempat semakin banyak warganegara dimobilisasi untuk melawan berbagai kemapanan yang memalukan. perjuangan minoritas Amerika-Afrika untuk hak sepadan dengan kaum putih sudah banyak berhasil, tetapi tokoh kharismatisnya, Martin Luther King, telah tewas terbunuh di Memphis, Tennessee. pada waktu yang sama protes dan oposisi jutaan orang dipicu perang Amerika yang kebablasan di Vietnam. Presiden Lyndon Johnson mengaku gagal memimpin bangsa. dalam pemilihan presiden berikut, dia digantikan oleh Richard Nixon, yang kemudian merasa terpaksa menerima penyatuan kembali negara Vietnam di bawah kepemimpinan komunis.

 

leadership merupakan respon Burns terhadap perubahan dan tuntutan itu. Pandangan hidupnya lebih kiri dari Neustadt, walaupun dalam konstelasi partisan Amerika mereka berdua berada di lingkungan Partai Demokrat. Artinya, mereka menerima prinsip positif peran negara, berbeda dengan Partai Republik yang menjunjung prinsip peran pasar di atas negara. namun, Burns lebih menekankan keharusan konflik sebagai pendorong perubahan sosial. lagi pula, pendekatannya lebih psikologis dan moralis ketimbang ilmu politik empiris murni. Burns memperkenalkan dua unsur baru: konsep followership, kepengikutan, selaku saudara kembar Siam tak terpisahkan dari konsep leadership, kepemimpinan; serta pemisahan kepemimpinan dalam dua tipe baru, transactional (bertransaksi atau bertukaran) dan transforming (mengubah bentuk). kepemimpinan transactional yang lebih umum dijelaskan sebagai tertukarnya sumber daya politik dalam bentuk barang dan jasa, termasuk suara dalam pemilu, antara pemimpin dan pengikut. dua belah pihak memperoleh sesuatu yang berharga dan masyarakat juga diuntungkan. Namun, tidak ada tujuan lebih tinggi yang mengikatkan pemimpin dan pengikut dalam suatu pengejaran tujuan luhur bersama-sama dan terus menerus.

tipe kepemimpinan tinggi itu disebut transforming. ilustrasinya diambil dari berbagai negara, termasuk Amerika, Inggris Raya, Perancis, Rusia, dan Tiongkok. sumbangan Burns kepada pengembangan teori tindakan cukup berkesan dan menjanjikan. konsep followership yang dipelajari selaku interaksi timbal-balik dengan kepemimpinan bisa membantu kita untuk mengerti pasang-surut gerakan-gerakan sosial yang sering punya dampak politik. di Amerika, Martin Luther King berhasil menjembatani desakan keras orang Amerika-Afrika untuk memperoleh hak-hak konstitusional mereka dengan resistensi orang putih yang juga cukup keras. kuncinya: strategi kepemimpinan King yang mementingkan ahimsa, perjuangan tanpa kekerasan, dari bawah serta tuntutannya kepada pemerintah agar cita-cita Pernyataan Kemerdekaan Amerika terkabul bagi semua warganegara. di Indonesia, konsep followership Burns bisa dipakai untuk menelusuri segala macam gerakan, dari zaman Pergerakan sampai zaman kita, tempat banyak kelompok sosial berjuang untuk mencapai tujuannya. satu contoh: kemampuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk survive, sintas, dan bertumbuh pada zaman Orde Baru bisa dipelajari sebagai kasus leadership dan followership berbarengan dan saling mengisi. kasus kasus Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menarik dipelajari dalam kerangka ini.

distingsi antara kepemimpinan transactional dan transforming kini populer sekali di Amerika sebagai alat jurnalis dan sejarawan mengukur keberhasilan presiden-presiden kami. hal itu wajar saja. banyak yang dituntut dari presiden-presiden AS dan kita memerlukan konsep analitis yang tepat untuk mengukur jenis dan tingkat prestasi mereka. salah satu presiden favorit saya, Bill Clinton, pernah mengeluh bahwa dia mustahil dianggap transforming leader di mata sejarawan, sebab pada masa kekuasaannya tak ada tantangan besar! Clinton memang perlu dilihat selaku transactional leader, namun sumbangan positifnya cukup baik di dalam maupun di luar negeri. jumlah presiden di Indonesia sudah cukup banyak untuk dibandingkan tingkat prestasi mereka. sekilas saja, menurut pendapat Bill, Sukarno adalah presiden transforming sampai tahun 1949, tetapi setelah itu beliau sama sekali gagal baik sebagai transforming maupun transactional leader. Soeharto berhasil mentransformasikan ekonomi Indonesia, tetapi ongkos represifnya tinggi. menurut ukuran Burns, Soeharto bukan seorang pemimpin sejati. di bawah kepemimpinan B. J. Habibie, politik Indonesia tertransformasi dari kediktatoran ke demokrasi, tetapi perilaku Habibie sendiri lebih bersifat transactional ketimbang transforming. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden transactional. sumbangan mereka, seperti Bill Clinton, perlu diukur dalam kerangka itu.

setiap kali membaca kembali buku Burns, sambil kagum saya teringat pada dua keberatan saya terhadap pendekatannya. pertama, kompas moralnya keliru. seperti banyak intelektual kiri pada zamannya, Burns terlalu bersedia memaafkan perilaku kejam atas nama higher purpose yang dikejarnya. satu contoh: pada pertengahan tahun 1970-an, riwayat Mao Zedong selaku pembunuh massal, mungkin yang terbesar pada abad ke-20, sudah banyak terungkap. namun, Burns masih mencap Mao pemimpin transforming yang berhasil “meningkatkan kesadaran dan mentransformasikan nilai-nilai pada skala yang sangat besar, memobilisasikan harapan-harapan tinggi rakyat Tionghoa.” tentu bukan hanya pengamat kiri yang melihat zamannya sendiri dengan sebelah mata. Bill juga mengaku belum pernah menulis secara berimbang tentang kepemimpinan Soeharto yang boleh jadi bertanggungjawab sekaligus atas pembantaian massal 1965-1966 dan pembangunan ekonomi yang terjadi setelah itu. kedua, dan lebih pokok, Burns menuntut terlalu banyak waktu dan tenaga baik jasmani maupun rohani dari kita sebagai warganegara biasa negara-negara besar dan modern. menurutnya, anjurannya lekas sekali melelahkan! Pendekatan Burns mirip teori-teori normatif demokrasi partisipatoris (participatory democracy), tempat anggota masyarakat diajak berpartisipasi langsung dalam keputusan publik, dan deliberative democracy, tempat anggota masyarakat diajak bermusyawarah sampai mufakat tercapai.

ide-ide seperti itu mungkin bisa dipraktikkan di polis, negara-kota Yunani kuno, atau di tingkat desa/kelurahan di Indonesia masa kini. namun, di mana-mana kesediaan manusia untuk melibatkan diri, langsung, dan sepenuh hati dalam kegiatan politik bersifat sangat terbatas. pendek kata, sebuah teori normatif atau moral yang mengharuskan partisipasi tinggi dan terus-menerus mustahil terwujud dalam dunia nyata. kemudian salah satu ilmuwan yang diakui Bill sebagai ilmuan favoritnya, selaku penerus tradisi pemikiran Machiavelli adalah John Kingdon, profesor ilmu politik kawakan di Universitas Michigan. Kingdon menerjemahkan konsep-konsep pokok Machiavelli dalam bahasa studi kebijakan umum dan ilmu politik empiris, perhatian utamanya sendiri sejak masa mahasiswa. dalam pemikiran Kingdon ini, menurut Bill kita diajak membayangkan proses pembuatan kebijakan umum yang terdiri atas tiga aliran penemuan masalah, penciptaan usul-usul kebijakan, dan kejadian-kejadian politik. tiga aliran itu dipertemukan oleh wiraswastawan kebijakan yang peka terhadap terbuka dan tertutupnya jendela keputusan.

menurut Bill, alangkah baiknya kalau buku Kingdon diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 
dan dipakai ilmuwan politik Indonesia untuk memperbaiki pengertian kita semua tentang hal-hal yang menghambat peningkatan mutu demokrasi. tokoh terakhir yang dikutip Bill adalah Richard Samuels, pakar Jepang di Massachusetts Institute of Technology, menawarkan kerangka baru yang berbobot sambil menelusuri proses modernisasi abad ke-19 dan ke-20 di Jepang dan Italia. tiga unsur utamanya: alat-alat mobilisasi yang diberi label membeli, menggertak, dan mengilhami; peran warisan dalam proses pengambilan keputusan; serta pelonggaran kendala yang konon dilakukan semua pemimpin yang berhasil mengubah sejarah. selaku negara-negara terlambat dalam proses modernisasi, boleh jadi Jepang dan Italia bermanfaat sebagai model buat Indonesia. akhirulkata, begitu tutur Bill dalam kemampuan bahasanya yang terbilang sempurna, kita diingatkan Dahl bahwa penambahan dan pemerataan sumber daya politik demi tercapainya demokrasi bermutu merupakan masalah tersendiri. baik di Indonesia maupun di Amerika, jurang pemisah tetap menganga antara yang mampu dan yang kurang mampu berpolitik. penelitian yang paling menjanjikan tentang masalah ini, atas nama pendekatan kemampuan, sedang dilakukan oleh sejumlah kecil ekonom dan filsuf dibimbing Amartya Sen dan Martha Nussbaum. namun, kegiatan intelektual saja tak cukup. selain itu, pemerataan sejati memerlukan tindakan politik yang dilakukan oleh orang-orang yang mengidamkan demokrasi yang bermutu.